Kepala BPKP Lapor Ke Jokowi, Sudah Selamatkan Rp78,68 T Uang Negara

 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh mengucapkan capaian kinerjanya sepanjang tahun 2020 hingga kuartal I – 2024 kepada Presiden Joko Widodo. Setidaknya ada Rp 78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.

Hal ini diungkapkan Ateh dalam, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Rabu (22/5/2024).

“Sepanjang tahun 2020 – triwulan I – 2024 pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun. total kontribusi keuangan tersebut Rp 310,36 triliun,” kata Ateh saat membuka rapat.

Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan proyek pembangunan, Ateh juga mengatakan pihaknya juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, dan selalu memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver.

“Bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan,” katanya.

Selain itu menurutnya dari pengawalan yang dilakukan, dirinya telah membantu penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional. Ia menegaskan pengawalan yang dimaksud tidak hanya terselesaikannya pembangunan fisik tapi juga memastikan proyek itu menghasilkan nilai lainnya seperti perbaikan mobilitas, pengurangan biaya logistik, hingga peningkatan aktivitas ekonomi.

Dia juga melaporkan kepada Jokowi ada beberapa ruang perbaikan dan percepatan yang dilakukan. Ia mencontohkan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan.

“Hasil pengawasan BPKP terhadap tiga bidang tersebut menemukan fenomena permasalahan yang serupa, berupa koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah yang masih perlu diperbaiki. Isu kecukupan, integrasi, dan validasi data juga masih menjadi akar masalah,” kata Ateh.

Sehingga BPKP merekomendasikan pentingnya pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program.

Diketahui dalam rapat itu juga dihadiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.